Puslit KP2W LEMLIT UNPAD

Dinamika Demokrasi & Perpolitikan Lokal di Indonesia

2009-02-25T10:17:00.004+07:00

Dede Mariana

Tulisan-tulisan dalam buku ini memotret bagaimana demokrasi dipahami, diintepretasi, dan dipraktikan dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia, khususnya dalam level lokal. Banyak permasalahan yang masih menjadi tantangan untuk segera diatasi, namun tidak sedikit pula good practices yang lahir membangkitkan optimisme akan pelembagaan demokrasi.

Harga Rp. 75.000,-

Pemesanan buku hub: Bu Rise - Tlp/Fax : 0227279435

Modernisasi Perdesaan - Dampak Mobilitas Penduduk

2009-02-12T11:21:00.004+07:00

A. Djadja Saefullah

Mobilitas penduduk memiliki pengaruh mendasar terhadap perkembangan ekonomi dan perubahan sosial di daerah perdesaan Indonesia. Melalui para penduduknya yang telah berpindah ke luar telah mengurangi tekanan penduduk pada pasar tenaga kerja di desa-desa dan mengubah struktur sosial ekonomi pada masyarakat perdesaan. Mereka mempengaruhi perkembangan desa melalui kiriman penghasilan mereka yang didapat di kota dan penyebaran pengetahuan dan pengalaman mereka pada masyarakat desa. Penduduk desa terdorong untuk mencari sumber penghasilan baru di luar kegiatan pertanian dan dirangsang untuk menjadi lebih kreatif dalam mencari kehidupan ekonomi desa.
Kecenderungan tersebut perlu campurtangan kebijakan dengan memadukan strategi pembangunan daerah perkotaan dan perdesaan. perpindahan penduduk dari desa ke kota telah memunculkan keterkaitan yang kuat antara masyarakat perdesaan dengan perkotaan. Implikasinya saling ketergantungan pembangunan perdesaan dengan perkotaan tidak terhindarkan.

Harga : Rp. 75.000,-
Pemesanan Hub : Rise - 0227279435

Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat

2008-06-25T13:41:00.003+07:00

Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan syarat mutlak bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang tinggi lebih ditentukan oleh kalitas ketimbang kuantitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disertai dengan penetapan standar kompetensi untuk jenis profesi yang memerlukan keahlian tertentu, misalnya tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, jasa konstruksi, dan profesi lainnya.

Dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlu dibentuk kelembagaan khusus yang berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Tanpa kehadiran kelembagaan khusus ini, upaya peningkatan l\kualitas dan produktivitas akan menjadi sulit dilakukan karena memerlukan upaya khusus yang terfokus, mulai dari pengumpulan data sampai pada pengukuran tingkat kualitas dan produktivitas. Lembaga yang dibentuk harus bersifat multi-stakeholders.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

2008-05-09T12:55:00.003+07:00

H. TACHJAN

Kebijakan Publik merupakan salahsatu pokok bahasan yang paling banyak dibicarakan, baik dikalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Kaum akademisi mengkaji kebijakan publik sebahgai produk politik, produk hukum, bahkan sebagai media untuk memecahkan masalah (problem solver). Kalangan praktisi memandang kebijakan publik sebagai rangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam bertindak. Sementara masyarakat umum mengidentikkan kebijakan publik dengan keberpihakan pemerintahan terhadap suatu isu.

Berbagai perspektif inilah yang mendorong berkembangnya studi kebijakan publik. Sebaik apapun substansi suatu kebijakan publik, tidak akan berfaedah tanpa diimplementasikan. Implementasi publik hakekatnya merupakan jembatan antara visi dan realitas.

Tulisan tentang implementasi kebijakan publik sudah banyak dipublikasikan, namun tidak banyak yang mengupasnya dari sisi administrasi publik. Ada anggapan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses birokrasi semata. Padahal dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan publik adalah proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan, bahkan manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas.

Buku ini ingin berusaha menguraikan kompleksitas tersebut agar terbentuk pemahaman baru tentang implementasi kebijakan publik.

Buku ini dapat diperoleh dengan harga Rp. 65.000,-

untuk pemesanan silahkan hubungi Rise - 0227279435

Press Release Peluncuran Buku

2008-02-22T13:31:00.001+07:00

PRESS RELEASE

PELUNCURAN BUKU KARYA PROF. H. JUDISTIRA K. GARNA, Ph.D
“BUDAYA SUNDA: MELINTAS WAKTU, MENANTANG MASA DEPAN”

Membahas tentang budaya Sunda seolah tidak pernah akan ada habisnya, bahkan di tengah era globalisasi yang ditengarai semakin memupus nilai-nilai budaya lokal. Globalisasi memang memunculkan paradoks, manakala universalitas dan penyeragaman identitas sebagai komunitas global (global village) justru memicu kebangkitan identitas lokal yang unik dan beragam. Penguatan budaya lokal menjadi wacana yang tidak hanya berkembang dalam lingkup budaya, tapi juga masuk dalam ranah politik, ekonomi, sosial, bahkan ketahanan nasional. Tidak hanya dalam ruang-ruang akademik, tapi juga mewujud dalam isi suatu kebijakan publik, bahkan juga dalam berbagai gerakan sosial. Namun, wacana tentang budaya lokal seringkali hanya menjadi 'debat kusir’ berkepanjangan manakala tidak ada konsep yang jelas tentang apa itu budaya lokal, bagaimana relevansi budaya lokal dengan kondisi kekinian, serta budaya lokal macam apa yang ingin dibangkitkan kembali dalam mengantisipasi tantangan zaman.

Perdebatan itu pun terjadi ketika membahas budaya Sunda. Keterbatasan sumber data tertulis yang memberikan gambaran utuh tentang kehidupan manusia Sunda sebagai pelaku budaya menjadi salahsatu kendala dalam mengurai nilai dan makna di balik setiap unsur budaya Sunda. Hal inilah yang seringkali menyebabkan interpretasi terhadap budaya Sunda menjadi sangat beragam, ada kalangan yang sangat optimis dan sebaliknya ada pula kalangan yang cenderung pesimis dengan kelangsungan hidup budaya Sunda. Buku karya Prof. Judistira K. Garna, Ph.D ini ditulis dengan suatu misi untuk memberikan sumbangan bagi pemahaman terkini tentang budaya Sunda dan masalah yang dihadapi, yang ditulis sendiri oleh orang dan yang berbudaya Sunda, dan yang berdasarkan serta tidak terlepas dari tinjauan konsep kebudayaan sebagai acuan ilmiahnya.

Peluncuran buku dan diskusi akan diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Februari 2008 di Ruang Serba Guna (RSG) Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, pukul 09.00 - 13.00. Diskusi ini akan menghadirkan penulis buku dan para pembahas dari kalangan akademisi dan praktisi budaya Sunda. Para pembahas terdiri dari Drs. Aminullah Adiwilaga (Dosen FISIP Unpad), Drs. Budi Radjab, M.Si. (Dosen Jurusan Antropologi Sosial FISIP Unpad), dan Tjetje Hidajat Padmadinata (politisi senior Jawa Barat) dengan moderator Dr. Dede Mariana, M.Si (Dosen FISIP Unpad).

Mengingat keterbatasan tempat, peserta diharapkan melakukan konfirmasi keikutsertaan pada Panitia.

Anda dapat memiliki buku ini dengan harga Rp. 75.000,-

Pemesanan silahkan hubungi Eka - 08996859609

Undangan Terbuka

2008-02-22T12:12:00.000+07:00

Kami mengundang dengan hormat Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri acara :

PELUNCURAN BUKU KARYA PROF. H. JUDISTIRA K. GARNA,Ph.D

'BUDAYA SUNDA MELINTAS WAKTU, MENANTANG MASA DEPAN'

yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa, 26 Februari 2008, pikul 09.00 - 12.00

Bertempat di ruang Srba Guna (RSG) Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

Pembahas :

- Drs. Aminullah Adiwilaga

- Drs. Budi Radjab,M.Si

- Tjtetje Hidayat Padmadinata

Konfirmasi Kehadiran :

- Carol (0818219170)

- Yuce (022-7279435)

Demokrasi Politik & Politik Desentralisasi

2008-01-23T13:04:00.000+07:00

Demokrasi Politik & Politik Desentralisasi
Dede Mariana
Caroline Paskarina

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Demokrasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara kekuasaan pusat dan daerah, maupun antara suprastuktur politik dengan infrastruktur politik. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat. Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menterjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multiperspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintah daerah dapat terjamin kesinambungannya.

(buku tersebut dapat dipesan melalui email kami atau di 08996859609)

POLITIK & KEBIJAKAN PUBLIK

2008-01-23T13:02:00.001+07:00

POLITIK & KEBIJAKAN PUBLIK
LEO AGUSTINO

Buku ini menyajikan secara lugas mengenai konsep-konsep dasar politik dan kebijakan publik yang dibutuhkan, di dalam konteks negara Indonesia yang sedang mengalami transisi demokrasi. Kebijakan publik diupayakan sebagai wahana untuk menciptakan keseimbangan antara state, market, dan civil society.Di dalam buku ini dibahas pemahaman dasar mengenai konsep politik, kebijakan publik, keterkaitan antara kekuasaan politik dan proses pengambilan keputusan, peran partai politik dan kelompok kelompok kepentingan dalam formulasi kebijakan publik, evaluasi dan dampaknya, serta bagaimana seharusnya kebijakan publik tersebut berfungsi. Persoalan tentang demokrasi, gender, dan konflik di dalam kebijakan publikpun turut dibahas dalam bagian-bagian akhir buku ini. Buku ini cocok untuk menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa, dosen, birokrat (aparatur pemerintah), para decision-makers (pengambil keputusan), dan masyarakat umum yang ingin mendalami studi kebijakan publik dalam perspektif politik.

( Buku tersebut dapat dipesan melalui Eka - 08996859609 seharga Rp. 50.000,-)

Jurnal Governance 9

2008-01-18T12:45:00.000+07:00

RUANG PUBLIK DAN PERLUASAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Berisi tulisan sebagai berikut :
- Media Massa, Kognisi dan Partisipasi Politik Remaja: Sebuah Hubungan yang Ganjil, Karim Suryadi
- Komunikasi dan Perluasan Partisipasi Publik dalam Pembangunan, Jenny Ratna Suminar
- Kebijakan Penyiaran dan Perluasan Partisipasi Publik, Dian Wardiana Sjuchro
- Mengembangkan Civil Society dan Memperluas Ruang Publik, Ari Ganjar Herdiansyah
- Hubungan Kekuasaan dalam Kontruksi Budaya Dominan : Kajian Awal tentang Pedagang Kaki Lima, Moh. Ilham Hammudy
- Membuka Ruang Publik dalam Proses Kebijakan, Caroline Paskarina
- Anatomi Perda Jawa Barat VS Kepentingan Publik, Husin M. Al-Banjari
- Arsip: Kesadaran Publik dan Partisipasi Publik, Dinny Resmiati
- Pemilihan Kepala daerah Langsung (Pilkadal) banten 2006 : Suatu Catatan Ringkas, Leo Agustino
- Dilema Peran Birokrasi Dalam konsolidasi Birokrasi, Ika Mardiah
- Menyambut Kabupaten Bandung Barat: Merancang dan Memantau Pemerintahan Transisi, Dede Mariana

Jurnal Governance 8

2008-01-18T11:16:00.000+07:00

NEGARA, REFORMASI BIROKRASI, DAN PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN

Berisi tulisan sebagai berikut:

- Negara Ideal St. Augustine: Adakah Negara Indonesia itu?, M.Z. Al-Fakih
- Negara Demokrasi Modern Menurut J.J. Rousseau,Husin M. Al-Banjari
- Merancang Ibukota Negara: Refleksi atas Jakarta sebagai Ibukota NKRI, Dede Mariana
- Reformasi Birokrasi: Pembaharuan Manajemen Pemerintah di Daerah, Samugyo Ibnu Redjo
- Reformasi Birokrasi : Monang Sitorus
- Pemerintah Daerah Tidak Lagi Sebagai Single Actor Dalam Pelayanan Umum, Kamal Alamsyah
- Transparansi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Sehat, Cecep Darmawan
- Reformasi Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik, Budi Utomo
- Pengendalian dan Koordinasi Penggunaan Lahan di Kawasan Cekungan Bandung, Pandji Santosa
- Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan APBD yang Partisipatif, Fitriana
- Peran Akuntan dalam Good Goverment Governance, Tevi Leviany
- Akuntansi Pemerintahan dan Transparansi APBD, Wiwin Sukiati
- Implentasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan : Kasus Pelayanan Puskesmas di Kota Banjar, Moh. Arry Djauhari
- Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Paradigma baru Manajemen Pemerintahan, Iik Nurulpaik
- Kepempininan Transformasional dalam rangka Membangun Budaya Organisasi Pendidikan yang Sehat, Momon Sudarma
- Privatisasi Pelayanan Publik : Mungkinkah? , Agus Subagyo
- Partisipasi Publik dan Birokratisme Pembangunan, Tjipto Atmoko

Jurnal Governance 7

2008-01-18T11:15:00.000+07:00

ISU ISU KEAMANAN DAN DEMOKRASI DI INDONESIA PASCAREFORMASI

Berisi Tulisan Sebagai berikut :

- Keamanan Dalam Perspektif Feminisme, Wawan Budi Darmawan
- Reformasi TNI dan Demokratisasi, Cecep Darmawan
- Industri Pertahan Dalam Konteks Sistem Pertahan Negara, Agus Subagyo
- Sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Dede Mariana
- Pemberdayaan Wilayah Pertahanan : Perspektif Pemerintah Daerah, Danny Setiawan
- Pemberdayaan Wilayah Pertahanan: Perspektif TNI, Mochammad Sochib
- Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Indonesia, Anak Agung Banyu Perwita
- Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Wilayah KODAM III/ Siliwangi, Suryo Prabowo
- Pemberdayaan Wilyah Pertahanan, Al Araf
- Anggaran Pertahanan, Off Budget APBD, dan Profesionalisme TNI, Muradi
- Analisis Pilkada Gubernur Di Tanah para Jawara, Leo Agustino
- Elit Poltik dan Penegakan hukum, Marissa Haque

Jurnal Governance 6

2008-01-18T10:32:00.000+07:00

NASIONALISME DAN TANTANGAN GLOBALISASI

Berisi Tulisan sebagai berikut:

- Globalisme dan Implikasinya Bagi Governance, Cecep Darmawan
- Hegel dan Nasionalisme : Dinamika dan Perkembangan, Rahadi Zakaria
- Bhineka Tunggal Ika : Simbol Nasional yang Terlupakan, Rina Hermawati
- Kelembagaan Negara di Indonesia dan Globalisasi, Arry Bainus
- Multikulturalisme Sebagai Budaya Politik di Jawa Barat, Dede Mariana
- Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Beradab di Era Globalisasi, M. Ali Syamsuddin
- Civil Society pada Masyarakat Paskakolonial di Indonesia, Ari Ganjar Herdiansah
- Hubungan Internal Eksekutif : Menggagas Pembagian Tugas dan Wewenang Presiden dan
Wakil Presiden, Rizki Ananda Ramadhan

Jurnal Governance 5

2008-01-18T10:12:00.000+07:00

KINERJA PELAYANAN PUBLIK : Perspektif Struktural dan Kultural

- Membangun Birokrasi di Indonesia : Perspektif Seorang Warga Sunda,
Deddy Mulyana
- Pengembangan Budaya Kerja pada Birokrasi Pemerintah,
Dede Mariana
- Birokrasi Pemerintah daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 :
Koordinasi, Peran dan Fungsi,
Yogi Suprayogi Sugandi
- Pejabat Publik di Indonesia,
Nandang Alamsah Deliarnoor
- Penilaian Kerja Pelayanan Publik,
Caroline Paskarina
- Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,
Tjipto Atmoko
- Penyusunan APBD Berbasis Anggaran Kinerja,
Bagdja Muljarijadi
- Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Publik yang Peka Jender,
Ika Mardiah

Jurnal Governance 4

2007-05-14T17:03:00.000+07:00

GLOKALISME
Memadukan Nilai-nilai Global dan Nilai-nilai Lokal dalam Pembangunan
Berisi tulisan sbb :
- Mencari Sosok Manusia Sunda - Ajip Rosidi
- Kemajemukan Sosial Budaya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara -
H.A Himendra Wargahadibrata
- Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Sunda bagi Penciptaan Local Good Governance Di Jawa Barat -
Dede Mariana dan Caroline Paskarina
- Negara Di Persimpangan Antara Globalisme dan Regionalisme - Andre H. Pareira
- Relasi Negara dan Swasta Dalam Pembangunan - Agus Subagyo
- Kemampuan Kompetitif Negara-negara Asean dalam Menghadapi Globalisasi - Tachjan
- Memahami Politik Dalam Masyarakat majemuk di Malaysia - Moh. Ilham A Hamudy

Jurnal Governance 3

2007-05-14T16:37:00.000+07:00

PEMILU DAN DEMOKRASI LOKAL -

Mengembangkan Good Governance pada Pemerintahan daerah

Berisi Tulisan Sbb:

- Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung - Dede Mariana dan Caroline Paskarina

- Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Kita - Eep Saefulloh Fatah

- Kampanye Anti Polytikus Lokal - Idi Subandy Ibrahim

- Otonomi Daerah - Wawan Sobari

- Memadukan Ajaran Islam dalam Demokratisasi di Indonesia - M. Ali Syamsudin Amin

- Paradigma Baru Sistem Peradilan di Indonesia - Nandang Alamsah Deliarnoor

- Posisi Birokrasi Dalam Pemerintahan Yang Demokratis - Dede Sri Kartini

- Pembaharuan Administrasi Publik Dalam Konteks Pertumbuhan Politik - Tachjan

- Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah - Heni Nurani H

- Peran Akuntan Publik Dalam Membantu terciptanya Good Government (GGG) -

Memed Sueb dan Elly Suryani

Jurnal Governance 2

2007-05-14T16:13:00.000+07:00

JURNAL GOVERNANCE 2
Membangun Pemerintahan Yang Bertanggungjawab
Mengembangkan Pemerintahan Desentralistik
Berisi tulisan sbb:
- Implikasi Penerapan Model Anggaran Kinerja terhadap Transparansi Manajemen Keuangan daerah - Ika Mardiah
- Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Good Governance di Tingkat Desa -
Utang Suwaryo
- Politik Desentralisasi dan Pembenahan Birokrasi Daerah Tinjauan Terhadap Model Penatarn Kelembagaan Pemerintah Daerah Menurut UU PP No. 8 Tahun 2003 - Caroline Paskarina
- Memahami Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - Dede Mariana
- Hubungan Pusat dengan Daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 -
Nasrullah Nazrir
- Hubungan Sipil Militer serta Konsepsi Pertahanan dan Keamanan di Indonesia - Arry Bainus

*Jurnal Governance 2 HABIS*

Jurnal Governance 1

2007-05-11T16:02:00.000+07:00

Membangun Pemerintahan yang Bertanggung Jawab
Merefleksi dan Mengintrospeksi Pemilu 2004
- Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung : relevansi Mekanisme Pemilihan Kepala daerah dan Demokratisasi Politik Lokal - Dede Mariana
- Membangun Legislator yang Bertanggung Jawab - Nandang Alamsyah D
- Komunikasi Politik Menjelang Pemilu 2004 : Meleburnya Politik dalam Kebudayaan Pop -
Idi Subandy Ibrahim
- Respons Partai Keadilan Sejahtera Terhadap 30 % Kuota Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 - Diah Nurwitasari
- Evaluasi terhadap pemilu 2004 : Sebuah Catatan Kritis - Ferry Kurnia Rizkiyansyah
- Potret Pemilu Legislatif 2004 : Analisis terhadap masalah Pencalonan dan Pola Pemilihan -
Kevin Evans
- Dana Politik untuk Kursi Presiden - Yaya M. Abdul Aziz
- Evaluasi Pemilu Legislatif di Kota Cimahi 2004 - Ikin Sodikin

Terbitan Terbaru

2007-05-03T13:53:00.000+07:00

1. Jurnal Governance , Negara, Reformasi Birokrasi, dan Pembaharuan Pemerintahan
2. Jurnal Governance, Ruang Publik dan Perluasan Partisipasi Masyarakat

Terbitan

2007-01-26T14:12:00.000+07:00

1. Jurnal Governance - Membangun Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab, Merefleksi dan Mengintrospeksi Pemilu 2004
2. Jurnal Governance - Membangun Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab – Mengembangkan Pemerintahan Desentralistik
3. Jurnal Governance - Pemilu dan Demokrasi Lokal – Mengembangkan Good Governance pada Pemerintah Daerah
4. Jurnal Governance - Glokalisme – Memadukan Nilai-nilai Global dan Nilai-nilai Lokal dalam Pembangunan
5. Jurnal Governance - Kinerja Pelayanan Publik: Perspektif Struktural dan Kultural
6. Jurnal Jurnal Governance - Nasonalisme dan Tantangan
7. Jurnal Governance - Isu-Isu Keamanan dan Demokrasi di Indonesia PascaReformasi
8. Identifikasi Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat
9. Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 – 2009
10. Politik dan Kebijakan Publik – Leo Agustino
11. Implementasi Kebijakan Publik – Dr. H. Tachjan, M.Si

Buku buku tersebut dapat diperoleh di Puslit kami. Silahkan hubungi sekretariat kami

DISKUSI RAPERDA KBU

2007-01-19T16:31:00.000+07:00

DISKUSI RAPERDA KBU

Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah (Puslit KP2W) Lembaga Penelitian Unpad menyelenggarakan “Diskusi Rancangan Perda Tentang Kawasan Bandung Utara”, bertempat di Lembaga Penelitian Unpad, Jl. Cisangkuy 62 pada hari Rabu, 17 Januari 2007. Diskusi ini menghadirkan narasumber: Prof. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H. (Universitas Parahyangan), Dr. Utang Suwaryo, Drs., M.A. (FISIP Unpad), Dr. Chay Asdak (PPSDAL Unpad), dan Indra Perwira, S.H., M.H (Fakultas Hukum Unpad).

Diskusi yang juga dihadiri oleh Pansus KBU DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Bandung, DPRD Kota Cimahi, DPRD Kabupaten Bandung, sejumlah SKPD terkait dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, serta tokoh masyarakat ini menghasilkan sejumlah poin penting tentang substansi Raperda KBU.

Dr. Asep Warlan menegaskan perlunya dilakukan perbaikan dalam isi Raperda agar ada kejelasan model pengaturan dan pengelolaan KBU, termasuk kejelasan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencegah resistensi di masa mendatang.

Dr. Chay Asdak menegaskan dibutuhkan payung hukum yang lebih berkekuatan, seperti perda untuk memutus mata rantai pelanggaran.

Di sisi lain, Dr. Utang Suwaryo menyatakan persoalan KBU ujung-ujungnya hanya didominasi kalangan elite. Konflik yang mengedepan pun sekadar melibatkan unsur-unsur elite tadi. Seolah, KBU sekadar milik sekelompok tertentu, padahal menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

Indra Perwira menegaskan, substansi paling krusial pada Raperda KBU ada pada Pasal 21. “Harus ada ketegasan pembatalan izin KBU, kalau terbukti melanggar peraturan. Bahkan, jika terbukti mengandung unsur KKN, sanksinya harus diperberat.”

Berbagai pendapat yang mengemuka dalam diskusi tersebut menunjukkan perlunya penegasan kembali moratorium perizinan pemanfataan ruang di KBU, sebelum Raperda disahkan. Sementara itu, peraturan gubernur (pergub) sebagai juklak dan juknis perda harus juga dikawal penyusunannya.

Profil Puslit KP2W

2006-12-19T15:27:00.000+07:00

LATAR BELAKANG

Demokrasi di Indonesia pasca Orde Baru perlu dikelola dengan baik agar tidak menjadi proses yang kontra produktif. Salahsatu upaya konkret untuk mereformasi pemerintah dan negara adalah melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di seluruh sektor, seperti sektor publik, sektor privat, dan civil society. Strategi untuk mewujudkan good governance adalah melalui kebijakan desentralisasi dalam manajemen pemerintahan.

Dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip good governance, Universitas Padjadjaran melalui Lembaga Penelitian telah membentuk Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah (Puslit KP2W Lemlit Unpad). Awalnya institusi ini berbentuk Kelompok Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran yang berdiri pada tahun 2001. Karena perkembangan dalam aktivitasnya, maka sejak tahun 2004 statusnya menjadi Pusat Penelitian.

VISI

Menjadi pusat kajian kebijakan publik dan pengembangan wilayah yang memiliki komitmen tinggi terhadap keunggulan

MISI

1. Mengembangkan berbagai konsep dan model kebijakan publik yang menekankan pada formulasi dan implementasi kebijakan baik di sektor publik dan privat;

2. Mengembangkan pemahaman dari perspektif ekonomi, politik, dan budaya kekuasaan yang mempertajam perumusan kebijakan serta nilai-nilai etika yang terkandung dalam perumusan kebijakan;

3. Mengembangkan dan memfasilitasi perencanaan daerah untuk mendorong tercapainya kesejahteraan sosial dan ekonomi;

4. mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai program yang berdasarkan pada isu-isu aktual di masyarak

STRATEGI

1. Meklaksanakan Kegiatan-kegiatan Penelitian, kajian, dan asistensi publik melalui pendekatan inter dan multidispliner dengan berfokus pada studi kebijakan publik dan perencaan daerah:

2. Mengupayakan, menerapkan dan mengawasi berbagai sumber daya administrasi serta potensi finansial secara optimal:

3. Meningkatkan kemampuan para dosen agar mempunyai daya saing dalam kegiatan penelitian, pengajian dan asistensi publik melalui pendekatan inter dan multisipliner dengan berfokus pada studi kebijakan publik dan perencanaan daerah:

4. Membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan berbagai institusi, baik di level regional, lokakarya, dan forum ilmiah lainnya.

PUBLIKASI

Puslit menerbitkan jurnal berkala triwulan "Governance"

RUANG LINGKUP AKTIVITAS
1. Melakukan pengkajian ilmiah melalui kegiatan penelitian secara mandiri maupun dengan sponsor dalam upaya memberikan penjelasan dan rekomendasi terhadap berbagai permasalahan yang terkait dengan kebijakan publik dan pengembangan wilayah.
2. Berperan sebagai konsultan kebijakan publik dan pengembangan wilayah bagi pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota serta stakeholders lain yang memerlukan;
3. Melakukan advokasi, sosialisasi, dan diseminasi berbagai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan publik dan pengembangan wilayah.

PROGRAM KERJA
1. Membangun pusat data (data base) kebijakan publik dan pengembangan wilayah, melalui pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan konsep/teori dan pelaksanaan kebijakan desentralisasi di seluruh wilayah Indonesia.
2. Mengembangkan jaringan kerja (network) dengan berbagai perguruan tinggi, pusat-pusat penelitian, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada kajian kebijakan publik dan pengembangan wilayah, baik dalam lingkup regional, nasional, maupun internasional. 3. Mempublikasikan hasil-hasil penelitian maupun karya ilmiah lainnya melalui penerbitan jurnal kebijakan publik dan pengembangan wilayah.
4. Menyelenggarakan bimbingan teknis, pelatihan, lokakarya, maupun advokasi dalam rangka pengembangan kapasitas (capacity building) aktor-aktor pelaksana otonomi daerah.
5. Menyelenggarakan diskusi rutin bulanan yang membahas isu-isu aktual dalam dinamika politik lokal dan otonomi daerah, dengan mengundang narasumber akademisi maupun praktisi.
6. Menyelenggarakan seminar tahunan berskala nasional mengenai isu strategis dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dengan mengundang narasumber akademisi maupun praktisi.

KANTOR

Jl. Cisangkuy No. 62 Bandung 40115

Telp/Fax : 022-7279435

e-mail : kp2w_unpad@yahoo.com

2006-03-15T23:30:00.000+07:00