Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat

Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan syarat mutlak bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang tinggi lebih ditentukan oleh kalitas ketimbang kuantitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disertai dengan penetapan standar kompetensi untuk jenis profesi yang memerlukan keahlian tertentu, misalnya tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, jasa konstruksi, dan profesi lainnya.

Dalam peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perlu dibentuk kelembagaan khusus yang berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Tanpa kehadiran kelembagaan khusus ini, upaya peningkatan l\kualitas dan produktivitas akan menjadi sulit dilakukan karena memerlukan upaya khusus yang terfokus, mulai dari pengumpulan data sampai pada pengukuran tingkat kualitas dan produktivitas. Lembaga yang dibentuk harus bersifat multi-stakeholders.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

H. TACHJAN


Kebijakan Publik merupakan salahsatu pokok bahasan yang paling banyak dibicarakan, baik dikalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam. Masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Kaum akademisi mengkaji kebijakan publik sebahgai produk politik, produk hukum, bahkan sebagai media untuk memecahkan masalah (problem solver). Kalangan praktisi memandang kebijakan publik sebagai rangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam bertindak. Sementara masyarakat umum mengidentikkan kebijakan publik dengan keberpihakan pemerintahan terhadap suatu isu.

Berbagai perspektif inilah yang mendorong berkembangnya studi kebijakan publik. Sebaik apapun substansi suatu kebijakan publik, tidak akan berfaedah tanpa diimplementasikan. Implementasi publik hakekatnya merupakan jembatan antara visi dan realitas.

Tulisan tentang implementasi kebijakan publik sudah banyak dipublikasikan, namun tidak banyak yang mengupasnya dari sisi administrasi publik. Ada anggapan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses birokrasi semata. Padahal dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan publik adalah proses yang kompleks, melibatkan dimensi organisasi, kepemimpinan, bahkan manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas.

Buku ini ingin berusaha menguraikan kompleksitas tersebut agar terbentuk pemahaman baru tentang implementasi kebijakan publik.

Buku ini dapat diperoleh dengan harga Rp. 65.000,-

untuk pemesanan silahkan hubungi Rise - 0227279435

Press Release Peluncuran Buku

PRESS RELEASE


PELUNCURAN BUKU KARYA PROF. H. JUDISTIRA K. GARNA, Ph.D
“BUDAYA SUNDA: MELINTAS WAKTU, MENANTANG MASA DEPAN”




Membahas tentang budaya Sunda seolah tidak pernah akan ada habisnya, bahkan di tengah era globalisasi yang ditengarai semakin memupus nilai-nilai budaya lokal. Globalisasi memang memunculkan paradoks, manakala universalitas dan penyeragaman identitas sebagai komunitas global (global village) justru memicu kebangkitan identitas lokal yang unik dan beragam. Penguatan budaya lokal menjadi wacana yang tidak hanya berkembang dalam lingkup budaya, tapi juga masuk dalam ranah politik, ekonomi, sosial, bahkan ketahanan nasional. Tidak hanya dalam ruang-ruang akademik, tapi juga mewujud dalam isi suatu kebijakan publik, bahkan juga dalam berbagai gerakan sosial. Namun, wacana tentang budaya lokal seringkali hanya menjadi 'debat kusir’ berkepanjangan manakala tidak ada konsep yang jelas tentang apa itu budaya lokal, bagaimana relevansi budaya lokal dengan kondisi kekinian, serta budaya lokal macam apa yang ingin dibangkitkan kembali dalam mengantisipasi tantangan zaman.

Perdebatan itu pun terjadi ketika membahas budaya Sunda. Keterbatasan sumber data tertulis yang memberikan gambaran utuh tentang kehidupan manusia Sunda sebagai pelaku budaya menjadi salahsatu kendala dalam mengurai nilai dan makna di balik setiap unsur budaya Sunda. Hal inilah yang seringkali menyebabkan interpretasi terhadap budaya Sunda menjadi sangat beragam, ada kalangan yang sangat optimis dan sebaliknya ada pula kalangan yang cenderung pesimis dengan kelangsungan hidup budaya Sunda. Buku karya Prof. Judistira K. Garna, Ph.D ini ditulis dengan suatu misi untuk memberikan sumbangan bagi pemahaman terkini tentang budaya Sunda dan masalah yang dihadapi, yang ditulis sendiri oleh orang dan yang berbudaya Sunda, dan yang berdasarkan serta tidak terlepas dari tinjauan konsep kebudayaan sebagai acuan ilmiahnya.

Peluncuran buku dan diskusi akan diselenggarakan pada hari Selasa, 26 Februari 2008 di Ruang Serba Guna (RSG) Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, pukul 09.00 - 13.00. Diskusi ini akan menghadirkan penulis buku dan para pembahas dari kalangan akademisi dan praktisi budaya Sunda. Para pembahas terdiri dari Drs. Aminullah Adiwilaga (Dosen FISIP Unpad), Drs. Budi Radjab, M.Si. (Dosen Jurusan Antropologi Sosial FISIP Unpad), dan Tjetje Hidajat Padmadinata (politisi senior Jawa Barat) dengan moderator Dr. Dede Mariana, M.Si (Dosen FISIP Unpad).

Mengingat keterbatasan tempat, peserta diharapkan melakukan konfirmasi keikutsertaan pada Panitia.

Anda dapat memiliki buku ini dengan harga Rp. 75.000,-

Pemesanan silahkan hubungi Eka - 08996859609

Undangan Terbuka

Kami mengundang dengan hormat Bapak/Ibu/Saudara untuk menghadiri acara :

PELUNCURAN BUKU KARYA PROF. H. JUDISTIRA K. GARNA,Ph.D

'BUDAYA SUNDA MELINTAS WAKTU, MENANTANG MASA DEPAN'

yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa, 26 Februari 2008, pikul 09.00 - 12.00

Bertempat di ruang Srba Guna (RSG) Universitas Padjadjaran

Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung

Pembahas :

- Drs. Aminullah Adiwilaga

- Drs. Budi Radjab,M.Si

- Tjtetje Hidayat Padmadinata

Konfirmasi Kehadiran :

- Carol (0818219170)

- Yuce (022-7279435)

Demokrasi Politik & Politik Desentralisasi

Demokrasi Politik & Politik Desentralisasi
Dede Mariana
Caroline Paskarina


Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Demokrasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara kekuasaan pusat dan daerah, maupun antara suprastuktur politik dengan infrastruktur politik. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat. Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menterjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multiperspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintah daerah dapat terjamin kesinambungannya.

(buku tersebut dapat dipesan melalui email kami atau di 08996859609)

POLITIK & KEBIJAKAN PUBLIK

POLITIK & KEBIJAKAN PUBLIK
LEO AGUSTINO

Buku ini menyajikan secara lugas mengenai konsep-konsep dasar politik dan kebijakan publik yang dibutuhkan, di dalam konteks negara Indonesia yang sedang mengalami transisi demokrasi. Kebijakan publik diupayakan sebagai wahana untuk menciptakan keseimbangan antara state, market, dan civil society.Di dalam buku ini dibahas pemahaman dasar mengenai konsep politik, kebijakan publik, keterkaitan antara kekuasaan politik dan proses pengambilan keputusan, peran partai politik dan kelompok kelompok kepentingan dalam formulasi kebijakan publik, evaluasi dan dampaknya, serta bagaimana seharusnya kebijakan publik tersebut berfungsi. Persoalan tentang demokrasi, gender, dan konflik di dalam kebijakan publikpun turut dibahas dalam bagian-bagian akhir buku ini. Buku ini cocok untuk menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa, dosen, birokrat (aparatur pemerintah), para decision-makers (pengambil keputusan), dan masyarakat umum yang ingin mendalami studi kebijakan publik dalam perspektif politik.

( Buku tersebut dapat dipesan melalui Eka - 08996859609 seharga Rp. 50.000,-)

Jurnal Governance 9

RUANG PUBLIK DAN PERLUASAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Berisi tulisan sebagai berikut :
- Media Massa, Kognisi dan Partisipasi Politik Remaja: Sebuah Hubungan yang Ganjil, Karim Suryadi
- Komunikasi dan Perluasan Partisipasi Publik dalam Pembangunan, Jenny Ratna Suminar
- Kebijakan Penyiaran dan Perluasan Partisipasi Publik, Dian Wardiana Sjuchro
- Mengembangkan Civil Society dan Memperluas Ruang Publik, Ari Ganjar Herdiansyah
- Hubungan Kekuasaan dalam Kontruksi Budaya Dominan : Kajian Awal tentang Pedagang Kaki Lima, Moh. Ilham Hammudy
- Membuka Ruang Publik dalam Proses Kebijakan, Caroline Paskarina
- Anatomi Perda Jawa Barat VS Kepentingan Publik, Husin M. Al-Banjari
- Arsip: Kesadaran Publik dan Partisipasi Publik, Dinny Resmiati
- Pemilihan Kepala daerah Langsung (Pilkadal) banten 2006 : Suatu Catatan Ringkas, Leo Agustino
- Dilema Peran Birokrasi Dalam konsolidasi Birokrasi, Ika Mardiah
- Menyambut Kabupaten Bandung Barat: Merancang dan Memantau Pemerintahan Transisi, Dede Mariana

Jurnal Governance 8

NEGARA, REFORMASI BIROKRASI, DAN PEMBAHARUAN PEMERINTAHAN

Berisi tulisan sebagai berikut:

- Negara Ideal St. Augustine: Adakah Negara Indonesia itu?, M.Z. Al-Fakih
- Negara Demokrasi Modern Menurut J.J. Rousseau,Husin M. Al-Banjari
- Merancang Ibukota Negara: Refleksi atas Jakarta sebagai Ibukota NKRI, Dede Mariana
- Reformasi Birokrasi: Pembaharuan Manajemen Pemerintah di Daerah, Samugyo Ibnu Redjo
- Reformasi Birokrasi : Monang Sitorus
- Pemerintah Daerah Tidak Lagi Sebagai Single Actor Dalam Pelayanan Umum, Kamal Alamsyah
- Transparansi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Sehat, Cecep Darmawan
- Reformasi Birokrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik, Budi Utomo
- Pengendalian dan Koordinasi Penggunaan Lahan di Kawasan Cekungan Bandung, Pandji Santosa
- Perencanaan Pembangunan dan Penyusunan APBD yang Partisipatif, Fitriana
- Peran Akuntan dalam Good Goverment Governance, Tevi Leviany
- Akuntansi Pemerintahan dan Transparansi APBD, Wiwin Sukiati
- Implentasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan : Kasus Pelayanan Puskesmas di Kota Banjar, Moh. Arry Djauhari
- Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan dan Paradigma baru Manajemen Pemerintahan, Iik Nurulpaik
- Kepempininan Transformasional dalam rangka Membangun Budaya Organisasi Pendidikan yang Sehat, Momon Sudarma
- Privatisasi Pelayanan Publik : Mungkinkah? , Agus Subagyo
- Partisipasi Publik dan Birokratisme Pembangunan, Tjipto Atmoko

Jurnal Governance 7

ISU ISU KEAMANAN DAN DEMOKRASI DI INDONESIA PASCAREFORMASI

Berisi Tulisan Sebagai berikut :

- Keamanan Dalam Perspektif Feminisme, Wawan Budi Darmawan
- Reformasi TNI dan Demokratisasi, Cecep Darmawan
- Industri Pertahan Dalam Konteks Sistem Pertahan Negara, Agus Subagyo
- Sinergitas TNI dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Dede Mariana
- Pemberdayaan Wilayah Pertahanan : Perspektif Pemerintah Daerah, Danny Setiawan
- Pemberdayaan Wilayah Pertahanan: Perspektif TNI, Mochammad Sochib
- Strategi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Indonesia, Anak Agung Banyu Perwita
- Implementasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan di Wilayah KODAM III/ Siliwangi, Suryo Prabowo
- Pemberdayaan Wilyah Pertahanan, Al Araf
- Anggaran Pertahanan, Off Budget APBD, dan Profesionalisme TNI, Muradi
- Analisis Pilkada Gubernur Di Tanah para Jawara, Leo Agustino
- Elit Poltik dan Penegakan hukum, Marissa Haque

Jurnal Governance 6

NASIONALISME DAN TANTANGAN GLOBALISASI

Berisi Tulisan sebagai berikut:

- Globalisme dan Implikasinya Bagi Governance, Cecep Darmawan
- Hegel dan Nasionalisme : Dinamika dan Perkembangan, Rahadi Zakaria
- Bhineka Tunggal Ika : Simbol Nasional yang Terlupakan, Rina Hermawati
- Kelembagaan Negara di Indonesia dan Globalisasi, Arry Bainus
- Multikulturalisme Sebagai Budaya Politik di Jawa Barat, Dede Mariana
- Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Beradab di Era Globalisasi, M. Ali Syamsuddin
- Civil Society pada Masyarakat Paskakolonial di Indonesia, Ari Ganjar Herdiansah
- Hubungan Internal Eksekutif : Menggagas Pembagian Tugas dan Wewenang Presiden dan
Wakil Presiden, Rizki Ananda Ramadhan

Jurnal Governance 5

KINERJA PELAYANAN PUBLIK : Perspektif Struktural dan Kultural

- Membangun Birokrasi di Indonesia : Perspektif Seorang Warga Sunda,
Deddy Mulyana
- Pengembangan Budaya Kerja pada Birokrasi Pemerintah,
Dede Mariana
- Birokrasi Pemerintah daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 :
Koordinasi, Peran dan Fungsi,
Yogi Suprayogi Sugandi
- Pejabat Publik di Indonesia,
Nandang Alamsah Deliarnoor
- Penilaian Kerja Pelayanan Publik,
Caroline Paskarina
- Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,
Tjipto Atmoko
- Penyusunan APBD Berbasis Anggaran Kinerja,
Bagdja Muljarijadi
- Sistem Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Publik yang Peka Jender,
Ika Mardiah