Jurnal Governance 4

GLOKALISME
Memadukan Nilai-nilai Global dan Nilai-nilai Lokal dalam Pembangunan
Berisi tulisan sbb :
- Mencari Sosok Manusia Sunda - Ajip Rosidi
- Kemajemukan Sosial Budaya Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara -
H.A Himendra Wargahadibrata
- Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Sunda bagi Penciptaan Local Good Governance Di Jawa Barat -
Dede Mariana dan Caroline Paskarina
- Negara Di Persimpangan Antara Globalisme dan Regionalisme - Andre H. Pareira
- Relasi Negara dan Swasta Dalam Pembangunan - Agus Subagyo
- Kemampuan Kompetitif Negara-negara Asean dalam Menghadapi Globalisasi - Tachjan
- Memahami Politik Dalam Masyarakat majemuk di Malaysia - Moh. Ilham A Hamudy

Jurnal Governance 3

PEMILU DAN DEMOKRASI LOKAL -

Mengembangkan Good Governance pada Pemerintahan daerah

Berisi Tulisan Sbb:

- Pemilihan Kepala Daerah Secara langsung - Dede Mariana dan Caroline Paskarina

- Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Kita - Eep Saefulloh Fatah

- Kampanye Anti Polytikus Lokal - Idi Subandy Ibrahim

- Otonomi Daerah - Wawan Sobari

- Memadukan Ajaran Islam dalam Demokratisasi di Indonesia - M. Ali Syamsudin Amin

- Paradigma Baru Sistem Peradilan di Indonesia - Nandang Alamsah Deliarnoor

- Posisi Birokrasi Dalam Pemerintahan Yang Demokratis - Dede Sri Kartini

- Pembaharuan Administrasi Publik Dalam Konteks Pertumbuhan Politik - Tachjan

- Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah - Heni Nurani H

- Peran Akuntan Publik Dalam Membantu terciptanya Good Government (GGG) -

Memed Sueb dan Elly Suryani

Jurnal Governance 2

JURNAL GOVERNANCE 2
Membangun Pemerintahan Yang Bertanggungjawab
Mengembangkan Pemerintahan Desentralistik
Berisi tulisan sbb:
- Implikasi Penerapan Model Anggaran Kinerja terhadap Transparansi Manajemen Keuangan daerah - Ika Mardiah
- Pergeseran Penyelenggaraan Pemerintahan dan Good Governance di Tingkat Desa -
Utang Suwaryo
- Politik Desentralisasi dan Pembenahan Birokrasi Daerah Tinjauan Terhadap Model Penatarn Kelembagaan Pemerintah Daerah Menurut UU PP No. 8 Tahun 2003 - Caroline Paskarina
- Memahami Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah - Dede Mariana
- Hubungan Pusat dengan Daerah Pasca Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 -
Nasrullah Nazrir
- Hubungan Sipil Militer serta Konsepsi Pertahanan dan Keamanan di Indonesia - Arry Bainus

*Jurnal Governance 2 HABIS*

Jurnal Governance 1

Membangun Pemerintahan yang Bertanggung Jawab
Merefleksi dan Mengintrospeksi Pemilu 2004
- Pemilihan Kepala daerah Secara Langsung : relevansi Mekanisme Pemilihan Kepala daerah dan Demokratisasi Politik Lokal - Dede Mariana
- Membangun Legislator yang Bertanggung Jawab - Nandang Alamsyah D
- Komunikasi Politik Menjelang Pemilu 2004 : Meleburnya Politik dalam Kebudayaan Pop -
Idi Subandy Ibrahim
- Respons Partai Keadilan Sejahtera Terhadap 30 % Kuota Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 - Diah Nurwitasari
- Evaluasi terhadap pemilu 2004 : Sebuah Catatan Kritis - Ferry Kurnia Rizkiyansyah
- Potret Pemilu Legislatif 2004 : Analisis terhadap masalah Pencalonan dan Pola Pemilihan -
Kevin Evans
- Dana Politik untuk Kursi Presiden - Yaya M. Abdul Aziz
- Evaluasi Pemilu Legislatif di Kota Cimahi 2004 - Ikin Sodikin

Terbitan Terbaru

1. Jurnal Governance , Negara, Reformasi Birokrasi, dan Pembaharuan Pemerintahan
2. Jurnal Governance, Ruang Publik dan Perluasan Partisipasi Masyarakat

Terbitan

1. Jurnal Governance - Membangun Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab, Merefleksi dan Mengintrospeksi Pemilu 2004
2. Jurnal Governance - Membangun Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab – Mengembangkan Pemerintahan Desentralistik
3. Jurnal Governance - Pemilu dan Demokrasi Lokal – Mengembangkan Good Governance pada Pemerintah Daerah
4. Jurnal Governance - Glokalisme – Memadukan Nilai-nilai Global dan Nilai-nilai Lokal dalam Pembangunan
5. Jurnal Governance - Kinerja Pelayanan Publik: Perspektif Struktural dan Kultural
6. Jurnal Jurnal Governance - Nasonalisme dan Tantangan
7. Jurnal Governance - Isu-Isu Keamanan dan Demokrasi di Indonesia PascaReformasi
8. Identifikasi Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat
9. Profil DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 – 2009
10. Politik dan Kebijakan Publik – Leo Agustino
11. Implementasi Kebijakan Publik – Dr. H. Tachjan, M.Si

Buku buku tersebut dapat diperoleh di Puslit kami. Silahkan hubungi sekretariat kami

DISKUSI RAPERDA KBU

DISKUSI RAPERDA KBU

Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah (Puslit KP2W) Lembaga Penelitian Unpad menyelenggarakan “Diskusi Rancangan Perda Tentang Kawasan Bandung Utara”, bertempat di Lembaga Penelitian Unpad, Jl. Cisangkuy 62 pada hari Rabu, 17 Januari 2007. Diskusi ini menghadirkan narasumber: Prof. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H. (Universitas Parahyangan), Dr. Utang Suwaryo, Drs., M.A. (FISIP Unpad), Dr. Chay Asdak (PPSDAL Unpad), dan Indra Perwira, S.H., M.H (Fakultas Hukum Unpad).

Diskusi yang juga dihadiri oleh Pansus KBU DPRD Provinsi Jawa Barat, DPRD Kota Bandung, DPRD Kota Cimahi, DPRD Kabupaten Bandung, sejumlah SKPD terkait dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, serta tokoh masyarakat ini menghasilkan sejumlah poin penting tentang substansi Raperda KBU.

Dr. Asep Warlan menegaskan perlunya dilakukan perbaikan dalam isi Raperda agar ada kejelasan model pengaturan dan pengelolaan KBU, termasuk kejelasan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mencegah resistensi di masa mendatang.

Dr. Chay Asdak menegaskan dibutuhkan payung hukum yang lebih berkekuatan, seperti perda untuk memutus mata rantai pelanggaran.

Di sisi lain, Dr. Utang Suwaryo menyatakan persoalan KBU ujung-ujungnya hanya didominasi kalangan elite. Konflik yang mengedepan pun sekadar melibatkan unsur-unsur elite tadi. Seolah, KBU sekadar milik sekelompok tertentu, padahal menyangkut kepentingan masyarakat secara luas.

Indra Perwira menegaskan, substansi paling krusial pada Raperda KBU ada pada Pasal 21. “Harus ada ketegasan pembatalan izin KBU, kalau terbukti melanggar peraturan. Bahkan, jika terbukti mengandung unsur KKN, sanksinya harus diperberat.”

Berbagai pendapat yang mengemuka dalam diskusi tersebut menunjukkan perlunya penegasan kembali moratorium perizinan pemanfataan ruang di KBU, sebelum Raperda disahkan. Sementara itu, peraturan gubernur (pergub) sebagai juklak dan juknis perda harus juga dikawal penyusunannya.